Komentar |
| Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Pertamina. |
Jakarta - Komisi VI DPR RI menyoroti kinerja PT Pertamina (Persero) terkait kasus korupsi yang melibatkan Pertamina Patra Niaga dan anak perusahaan lainnya. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kabar mengenai Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax yang diduga telah dicampur dengan jenis BBM lain.
1. Pertamina Jangan Hanya Minta Maaf
Anggota Komisi VI DPR, Mufti Anam, menegaskan bahwa permintaan maaf dari Pertamina terkait kasus Pertamax oplosan tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Dia mempertanyakan langkah konkret dari Pertamina untuk mengganti kerugian yang dialami masyarakat.
"Lalu bagaimana dengan kerugian konsumen? Apa ada upaya dari Pertamina untuk mengganti kerugian mereka?" tanya Mufti dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama direksi PT Pertamina, Selasa (11/3/2025).
2. Mufti Anam: Korupsi dengan Mengoplos BBM Tak Dapat Diterima
Mufti juga mengingatkan kepada Direksi Pertamina bahwa masyarakat membeli BBM untuk kebutuhan sehari-hari, bukan untuk dikonsumsi secara sembarangan. Dia juga mengungkapkan kekesalannya terkait dugaan modus korupsi yang melibatkan pengoplosan Pertamax dengan Pertalite.
"Saya tidak bisa membayangkan, jika oksigen dikelola oleh Pertamina, apakah itu juga bisa dioplos dengan karbondioksida?" ujar Mufti dengan nada sinis.
3. Pertamina Diminta Bertanggung Jawab
Mufti mengimbau agar Pertamina bertanggung jawab atas temuan Pertamax oplosan tersebut. Ia menyarankan agar Pertamina lebih mendengarkan aspirasi dari masyarakat, termasuk dari warganet.
"Dengarkan suara Netizen, saya rasa ada benarnya. Bagaimana jika Pertamina mengembalikan integritasnya dengan memberikan Pertamax secara gratis selama setahun, misalnya?" usul Mufti.
"Namun, itu mungkin tidak realistis. Atau setidaknya selama seminggu, sebulan, atau apa pun yang bisa dilakukan oleh Pertamina. Yang penting adalah rakyat merasa ada upaya nyata dari Pertamina untuk memperbaiki situasi ini dan meminta maaf kepada masyarakat," pungkasnya.(BY)