Komentar |
| Industri Nikel |
Jakarta – Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk menunda kebijakan kenaikan royalti nikel. Hal ini disebabkan oleh kondisi industri nikel yang tengah menghadapi tekanan berat akibat anjloknya harga jual di pasar internasional, yang kini berada pada titik terendah sejak 2020.
Ketua Umum FINI, Alexander Barus, menekankan bahwa kenaikan royalti saat ini berpotensi menghambat daya saing industri nikel nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global. “Untuk menjaga stabilitas investasi dan daya saing produk hilirisasi nikel Indonesia, kami mengusulkan agar kenaikan royalti ditunda,” ujarnya dalam pernyataan resmi pada Jumat (14/3/2025).
Dampak Penundaan Kenaikan Royalti
FINI meyakini bahwa dukungan pemerintah dalam bentuk penundaan kenaikan royalti akan memberikan efek positif yang lebih luas. Selain menjaga investasi dan daya saing industri, stabilitas sektor nikel juga akan mendukung peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Untuk mempertahankan dan meningkatkan PNBP dari sektor mineral dan batu bara di tengah tantangan yang ada, solusi terbaik adalah tetap menerapkan tarif royalti yang berlaku saat ini, termasuk untuk batubara dalam skema IUPK dan PKP2B," jelas Alexander.
Diskusi Penyusunan Regulasi
Sebagai mitra pemerintah, FINI menyatakan kesiapannya untuk berdiskusi dengan berbagai pihak terkait demi menjaga keberlanjutan industri nikel. Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha diharapkan dapat semakin memperkuat daya saing hilirisasi nikel Indonesia.
Di sisi lain, pemerintah saat ini tengah merampungkan draf peraturan pemerintah (PP) yang mengatur kenaikan tarif royalti untuk sektor mineral dan batu bara. Namun, pelaku usaha menilai bahwa kebijakan ini muncul di waktu yang kurang tepat mengingat tantangan global serta harga komoditas yang sedang merosot.(BY)