Komentar
 |
| Sri Mulyani Kucurkan Rp35 Triliun demi Warga RI Punya Rumah |
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa percepatan pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta kebijakan pro-rakyat di sektor perumahan dan permukiman telah menjadi fokus pembahasan dengan berbagai pihak terkait.
Untuk tahun 2025, dukungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencakup alokasi anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebesar Rp5,27 triliun serta pembiayaan perumahan yang direncanakan mencapai Rp35 triliun.
1. Pembiayaan Perumahan Rp35 Triliun
Sri Mulyani menjelaskan bahwa rincian pembiayaan senilai Rp35 triliun tersebut mencakup Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp28,2 triliun untuk pembangunan 220.000 unit rumah, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) senilai Rp0,98 triliun untuk 240.000 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) Rp4,52 triliun untuk 743.940 unit, serta Tapera sebesar Rp1,8 triliun untuk 14.200 unit.
Hal ini dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (8/1/2025). Rapat tersebut dihadiri sejumlah pejabat, termasuk Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Teddy Wijaya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Wamenkeu Suahasil Nazara, serta Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu. Fokus pembahasan rapat adalah untuk merealisasikan target pembangunan 3 juta rumah.
2. Pembangunan Rumah untuk MBR
Di kesempatan lain, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa hingga 20 Oktober 2024, sebanyak 40.000 unit rumah telah berhasil dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jumlah ini akan terus meningkat melalui optimalisasi pemanfaatan lahan negara, termasuk aset hasil sitaan korupsi, aset BLBI, hingga lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.
"Lahan-lahan tersebut akan dikelola oleh Dirjen Kekayaan Negara dan Bank Tanah, lalu diatur dengan skema legal yang memberikan kepastian hukum dan keadilan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan di bawah Rp8 juta per bulan. Skema ini akan segera disiapkan," jelas Maruarar.
3. Skema Rumah untuk Pekerja Informal
Maruarar juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap penyediaan rumah bagi pekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima, penjual bakso, dan pedagang sayur, yang seringkali tidak memiliki penghasilan tetap. Pemerintah sedang menyusun skema agar mereka tetap dapat memiliki rumah.
Lebih lanjut, pada 20 Januari 2025, Maruarar menyebutkan bahwa kebijakan pro-rakyat lainnya tengah disiapkan melalui kerja sama lintas kementerian, mulai dari Bappenas hingga Kementerian ATR.(BY)