Komentar
 |
| Prabowo Ingin Tukang Bakso hingga Penjual Sayur Punya Rumah |
Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar semua lapisan masyarakat, termasuk tukang bakso dan penjual sayur, memiliki rumah. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta.
Rapat tersebut fokus pada percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta kebijakan pro rakyat di sektor perumahan dan permukiman.
Program Rumah Subsidi
Pemanfaatan Lahan Negara
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa sejak 20 Oktober 2024, pemerintah telah membangun sekitar 40 ribu unit rumah. Pencapaian ini akan terus ditingkatkan dengan memanfaatkan lahan negara, termasuk tanah hasil sitaan dari kasus korupsi, aset BLBI, dan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.
“Selanjutnya, kita akan menyusun skema yang legal dan adil, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu mereka yang memiliki pendapatan di bawah 8 juta,” kata Maruarar dalam konferensi pers pada Selasa (7/1/2025).
Rumah untuk Masyarakat Miskin
Maruarar menambahkan bahwa Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus pada pembiayaan rumah bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti pedagang kaki lima, penjual bakso, dan penjual sayur, yang umumnya tidak memiliki penghasilan tetap.
“Kami akan menyusun skema untuk memudahkan mereka memiliki rumah,” ujarnya.
“Prinsip keadilan harus diterapkan, bukan hanya bagi mereka yang berpenghasilan tetap, tetapi juga bagi mereka yang bekerja di sektor informal,” tambahnya.
Kemudahan IMB
Maruarar juga menjelaskan beberapa kebijakan pro rakyat yang akan dilaksanakan pemerintah dalam 90 hari pertama pemerintahan Prabowo. Kebijakan tersebut meliputi penghapusan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) 0%, penghapusan pajak PPN selama 6 bulan untuk rumah dengan harga di bawah Rp2 miliar, dan penghapusan BBG (Bentuk Bangunan Gedung) 0%.
“Kebijakan ini menjadikan biaya yang sebelumnya harus dibayar, kini menjadi gratis bagi rakyat kecil yang berpenghasilan rendah. Ini sesuai arahan Presiden bahwa kebijakan harus berpihak pada rakyat,” jelas Maruarar.
Selain itu, pemerintah juga mempercepat proses perizinan pembangunan. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang kini dikenal sebagai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga 45 hari, kini dapat diselesaikan dalam 10 hari.
“Prinsipnya, layanan untuk rakyat harus cepat. Kalau bisa lebih murah, ya lebih murah; kalau bisa gratis, ya gratis,” kata Maruarar.
Meningkatkan Kepercayaan Investor
Maruarar juga menyampaikan bahwa kepercayaan investor asing terhadap Indonesia semakin meningkat, berkat upaya diplomasi yang dilakukan Presiden Prabowo ke berbagai negara.
“Kita perlu menyiapkan tim yang kuat agar ketika investor datang, mereka sudah dapat mengetahui segala ketentuan yang berlaku, lokasi, serta hak dan kewajibannya. Semua ini tetap mengutamakan kepentingan nasional dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia,” tandasnya.(BY)