Komentar
 |
| . |
Padang, fajarsumbar.com – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat, Syukriah HG, melakukan kunjungan ke DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kunjungan ini bertujuan memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam pengelolaan keuangan daerah demi penyelenggaraan pemerintahan yang optimal.
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD Sumbar, Selasa (7/1/2025), Syukriah menekankan pentingnya memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara tepat waktu.
“Jangan biarkan kegiatan DAK, terutama DAK fisik, dilakukan di akhir tahun. Sebaiknya dilaksanakan sejak awal tahun agar pencairan anggaran dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Syukriah juga menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa dana transfer dari pusat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kolaborasi dengan pemerintah daerah sangat penting agar dana dari pusat benar-benar memberikan manfaat. Tahun 2025 harus menjadi momentum untuk penggunaan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran,” tambahnya.
Ia juga menyoroti potensi besar Sumatera Barat dalam sektor ekspor, terutama bahan perkebunan dan pertanian, yang selama ini belum dikelola optimal. “Banyak bahan ekspor Sumbar yang masih diambil alih oleh eksportir Medan. Ke depan, kita berharap lahir eksportir asli Sumbar yang memanfaatkan Pelabuhan Teluk Bayur sebagai pintu gerbang ekspor, termasuk ke negara-negara Afrika,” kata Syukriah.
Menurutnya, pelabuhan Teluk Bayur memiliki potensi strategis sebagai jalur terdekat ke Afrika, mengingat tingginya permintaan negara-negara di benua tersebut terhadap bahan pangan dan hasil perkebunan dari Indonesia.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menyambut baik inisiatif ini. Ia menegaskan pentingnya pemahaman bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan instansi terkait dalam pengelolaan anggaran.
“Kolaborasi adalah kunci. Tanpa sinergi yang baik, pengelolaan anggaran tidak akan efektif. Kita harus memastikan setiap rupiah digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah,” ujar Muhidi.
Muhidi menambahkan, koordinasi yang terbuka seperti yang dilakukan DJPb memberikan gambaran positif bagi kemajuan pembangunan Sumbar di masa depan.
Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan anggaran, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Sumatera Barat. (*)