Komentar |
| ilustrasi |
Jakarta - Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berencana untuk menambah utang sebesar Rp775,86 triliun pada tahun 2025, yang lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan tahun ini yang mencapai Rp553,1 triliun.
Berdasarkan lampiran VII Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, utang ini akan diperoleh dari berbagai sumber.
Pertama, Surat Berharga Negara (SBN), di mana pemerintah berencana untuk menerbitkan SBN sebesar Rp642,6 triliun. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan penerbitan SBN pada tahun ini yang hanya sebesar Rp451,9 triliun.
Pembiayaan utang yang berasal dari SBN akan dilaksanakan melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara.
Kedua, pemerintah juga berencana untuk menarik pinjaman sebesar Rp133,30 triliun, yang lebih besar dibandingkan dengan proyeksi tahun 2024 yang sebesar Rp101,3 triliun. Pinjaman ini terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp5,2 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp128,1 triliun.
Rencana pembiayaan utang ini sebagian besar akan dilakukan dalam mata uang rupiah, dengan bunga tetap, dan tenor menengah hingga panjang.
Pemerintah menegaskan bahwa dalam pengelolaan utang, prinsip kehati-hatian selalu menjadi prioritas, dengan tujuan menjaga keseimbangan fiskal dan mengurangi risiko fiskal.
Pemerintah juga memastikan bahwa rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akan tetap dijaga di bawah 60 persen, dan defisit anggaran dipertahankan di bawah 3 persen terhadap PDB, sebagai upaya untuk menjaga disiplin fiskal agar utang negara tetap aman dan terkendali.(des*)