Komentar |
| dr. Zunirman |
Padang Pariaman - Sebagai bagian dari Sumatera Barat, Padang Pariaman masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC). Di antara 19 kabupaten dan kota di Sumbar, Padang Pariaman belum berhasil mencapai status UHC. Sementara itu, 14 kabupaten dan kota lainnya sudah berhasil mencapai UHCnya, yang berarti seluruh masyarakat di daerah tersebut sudah terjamin jaminan kesehatannya, termasuk masyarakat miskin.
Keprihatinan ini disampaikan oleh dr. Zunirman, yang merupakan mantan Kepala Dinas Kesehatan Padang Pariaman, dalam sebuah diskusi dengan fajarsumbar.com, pada Sabtu sore, 7 Desember 2024, di Klinik Puti miliknya yang terletak di kawasan Simpang Lintas Lubuak Aluang, Padang Pariaman.
Dalam kesempatan tersebut, Zunirman mengungkapkan pentingnya pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang masih terpinggirkan dari jaminan kesehatan.
Menurut Zunirman yang pernah Direktur RS.Ali Hanafiah, Batusangkar itu, masyarakat miskin yang ada, data pada Badan Pusat Statistik (BPS), ditanggung bayaran iyuran BPJSnya oleh Pemerintah Pusat. Nah, masyarakat miskin Prasejahtera lainnya diluar data BPS, ini yang harus di tanggung oleh Pemerintah Daerah (Pemda) melalui APBD (Jamkesda). Hal demikian, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.1 tahun 2022 dinyatakan, bahwa semua masyarakat yang belum punya Jaminan Kesehatan (Jamkes), WAJIB di tanggung oleh Pemda.
Selain itu, Zunirman juga menjelaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) di Padang Pariaman maupun daerah lain, sudah dipotong gajinya untuk membayar iuran BPJS Kesehatan. Sedangkan masyarakat yang mampu, diharapkan mendaftar secara mandiri untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan tersebut dengan membayar iuran sendiri.
Namun, Zunirman mengemukakan bahwa masih banyak masyarakat di Padang Pariaman yang belum memiliki jaminan kesehatan. Ia menyebutkan bahwa sekitar 70.000 warga Padang Pariaman (sekitar 16% dari total penduduk) masih belum terdaftar dalam program jaminan kesehatan. "Jika pemerintah daerah ingin menanggung biaya iuran untuk 70.000 warga tersebut melalui APBD, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 27 miliar setiap tahunnya," ungkap putra Durian Dangka, V Koto Kampung Dalam tersebut.
Zunirman juga memberikan beberapa alternatif solusi jika APBD tidak mencukupi. Salah satunya adalah memanfaatkan dana Baznas untuk membantu masyarakat miskin yang membutuhkan pengobatan. Selain itu, dana APBD bisa digunakan untuk menambah anggaran bagi jaminan kesehatan masyarakat. Ia juga menyarankan untuk memanfaatkan bantuan dari pihak lain, seperti perusahaan BUMN Angkasa Pura melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) maupun Bank Nagari.
Dia juga jelaskan bahwa bagi warga yang mampu, mereka bisa mendaftar untuk BPJS Mandiri dan membayar iuran secara mandiri. Hal ini menjadi solusi sementara untuk memastikan bahwa semua warga masyarakat memiliki jaminan kesehatan yang memadai.
Zunirman mengungkapkan bahwa Padang Pariaman merupakan salah satu daerah yang memiliki alokasi anggaran terendah untuk jaminan kesehatan masyarakat di Sumatera Barat. "Berdasarkan data yang diperoleh, Padang Pariaman hanya mengalokasikan sekitar 10% dari APBD untuk jaminan kesehatan. Sementara itu, daerah lain di Sumbar seperti Kabupaten Pasaman sudah mengalokasikan lebih dari 25-30%, bahkan ada yang mencapai lebih dari 45%," terangnya.
Ketika Zunirman menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Padang Pariaman, ia berupaya untuk meningkatkan anggaran jaminan kesehatan daerah. Pada tahun pertama, anggaran Jamkesda hanya Rp 900 juta.
"Namun, pada tahun kedua, pihaknya berhasil mengusulkan anggaran sebesar Rp 4 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp 8 miliar pada tahun ketiga, dan mencapai Rp 14 miliar pada tahun keempat" jelasnya. Sayangnya, setelah ia meninggalkan jabatannya, anggaran tersebut tidak mengalami kenaikan yang signifikan.
Zunirman juga menceritakan pengalamannya mengenai masyarakat yang baru mendaftar BPJS Kesehatan ketika sudah jatuh sakit. Hal ini menjadi masalah karena proses pendaftaran BPJS membutuhkan waktu sekitar 14 hari untuk aktif.
Sementara itu, ucap anggota Tim Surveyor Kesehatan Tingkat Nasional itu, bahwa dalam rentang waktu 14 hari tersebut, kondisi pasien bisa semakin parah, bahkan tidak jarang berujung pada kematian. Selain itu, banyak warga yang tidak mau berobat ke rumah sakit karena alasan biaya, dan memilih untuk bertahan di rumah saja meski dalam kondisi sakit.
Zunirman bersama masyarakat lainnya berharap agar Pemda Padang Pariaman di bawah kepemimpinan pasangan John Kenedy Azis dan Rahmat Hidayat (JKA-Rahmat) yang akan menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati pada periode 2025-2030, dapat memastikan bahwa seluruh masyarakat Padang Pariaman sudah terjamin kesehatannya.
Jika anggaran APBD masih kurang untuk mencapainya, Zunirman mengusulkan agar Pemda dapat memanfaatkan bantuan dari Baznas, serta mencari dukungan dari CSR perusahaan besar seperti Angkasa Pura, PLN, atau Bank Nagari. Selain itu, bantuan dari perantau Padang Pariaman yang sukses juga bisa menjadi alternatif untuk mendukung jaminan kesehatan bagi masyarakat.
Dengan berbagai upaya ini, diharapkan seluruh masyarakat Padang Pariaman dapat menikmati jaminan kesehatan yang layak dan tidak ada lagi yang terabaikan dalam hal pelayanan kesehatan.(saco).