Komentar |
| . |
Jakarta, fajarsumbar.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Penanganan Isu Strategis bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Aula Prona, Jakarta, Selasa (10/12/2024) malam.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dan membahas langkah penyelesaian konflik tanah serta isu strategis terkait BUMN.
Menteri Nusron menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan untuk menangani tiga prioritas utama.
“Pertama, penyelesaian konflik tanah pemerintah pusat dan daerah. Kedua, konflik tanah yang melibatkan BUMN. Ketiga, konflik dan sengketa tanah yang berkaitan dengan TNI/POLRI,” jelas Nusron.
Dalam upaya ini, Kementerian ATR/BPN telah memulai koordinasi dengan berbagai lembaga terkait. “Kami sudah melakukan kunjungan ke Mabes TNI untuk konsolidasi. Terkait persoalan dengan BUMN, sebagian sudah ditangani, tetapi kami membuka ruang untuk masukan tambahan dalam pertemuan ini,” ujar Nusron.
Nusron juga meminta jajarannya agar proses penyelesaian dilakukan secara akurat, akuntabel, dan berbasis risk management yang terukur. Hal ini, menurutnya, sangat penting terutama untuk proyek strategis nasional yang mendukung program swasembada energi dan pangan seperti yang tercantum dalam Asta Cita Presiden Prabowo.
“Kalau ada permohonan dari BUMN terkait proyek strategis seperti swasembada energi, sejak dokumen dinyatakan lengkap, segera ditindaklanjuti. Jangan sampai dianggap menghambat, tapi tetap harus akurat, akuntabel, dan hati-hati,” tegasnya.
Wakil Menteri BUMN, Aminudin Ma’ruf, yang hadir dalam rapat tersebut, mengapresiasi langkah kolaborasi yang dilakukan Kementerian ATR/BPN. Ia menyatakan bahwa BUMN telah memetakan berbagai persoalan tanah yang terkait dengan program strategis, termasuk isu kedaulatan energi yang menjadi pembahasan penting di Rapat Paripurna awal Desember.
“Terima kasih atas fasilitasi yang diberikan Kementerian ATR/BPN. Beberapa persoalan yang kami hadapi kini lebih terarah untuk segera diselesaikan,” ungkap Aminudin.
Sebagai tindak lanjut, akan diadakan pertemuan lanjutan berdasarkan klasifikasi isu yang melibatkan berbagai jenis BUMN. Rapat ini turut dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta perwakilan dari sejumlah BUMN.(*)