Komentar |
| Ilustrasi. |
WASHINGTON – Pejabat tinggi keamanan Amerika Serikat (AS) mengungkapkan bahwa peretas asal China telah menyusup ke jaringan teknologi informasi (TI) infrastruktur penting AS. Langkah ini diduga sebagai persiapan menghadapi kemungkinan konflik besar antara kedua negara.
Morgan Adamski, Direktur Eksekutif Komando Siber AS, menyatakan bahwa operasi siber yang melibatkan China bertujuan memberikan keuntungan strategis jika konflik terjadi. Aktivitas tersebut, menurut Adamski, telah teridentifikasi sejak awal tahun ini dan menjadi perhatian serius otoritas AS.
Para peretas diduga berhasil mendapatkan akses ke jaringan penting, termasuk sistem pemanas, ventilasi, pendingin udara di ruang server, hingga kontrol energi dan air. Tujuannya adalah menciptakan potensi gangguan pada infrastruktur vital di masa depan.
Hal ini diungkapkan Adamski dalam konferensi keamanan Cyberwarcon di Arlington, Virginia. Pada Kamis (21/11/2024), Senator AS Mark Warner menyebutkan kepada Washington Post bahwa serangan yang melibatkan peretas China pada perusahaan telekomunikasi AS menjadi insiden terburuk dalam sejarah telekomunikasi Amerika.
Menurut laporan FBI, operasi spionase siber yang diberi nama "Salt Typhoon" melibatkan pencurian data panggilan, kompromi komunikasi pejabat penting dari dua kampanye presiden AS sebelum pemilu 5 November, serta akses pada informasi telekomunikasi terkait penegakan hukum AS.
FBI dan Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur AS memberikan bantuan teknis kepada target-target potensial untuk mencegah dampak lebih jauh.
Pada Jumat (22/11/2024), Adamski menambahkan bahwa pemerintah AS telah menjalankan berbagai operasi terkoordinasi secara global, baik ofensif maupun defensif, untuk melawan aktivitas siber yang terkait dengan Republik Rakyat China (RRC). Tindakan tersebut meliputi pengungkapan operasi, pemberian sanksi, dakwaan hukum, hingga nasihat keamanan siber dengan kerja sama internasional.
Di sisi lain, pemerintah China secara rutin membantah tuduhan terlibat dalam operasi siber terhadap entitas AS. Hingga berita ini diturunkan, Kedutaan Besar China di Washington belum memberikan tanggapan atas isu tersebut.(BY)