Komentar
 |
| Tim Riyanda-Jeffry menyalurkan air bersih kepada warga di beberapa titik lokasi yang mengalami krisis air bersih. (Foto Istimewa) |
Sawahlunto, fajarsumbar.com - Krisis air bersih di Kota Sawahlunto seakan telah menjadi hal yang biasa sejak lima tahun terakhir. Pemerintah dianggap gagal dalam menyediakan air bersih kepada masyarakat.
Dilansir dari Tempo, hak atas air bersih telah menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2002 menyatakan hak atas air bersih tak bisa dipisahkan dari hak mendasar lain, seperti hak untuk hidup dan kesehatan.
Implikasinya, setiap negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas air bersih untuk semua warganya.
Jauh sebelum kesepakatan komite PBB itu, konstitusi kita juga mengatur kewajiban negara dalam mengelola sumber daya air. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tegas menyatakan bahwa negara menguasai sumber daya air dan menggunakannya untuk "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".
Faktanya, setelah berganti-ganti wali kota, pemerintah kita gagal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih.
Kesalahan pemerintah dalam urusan penyediaan air bersih oleh Badan Usaha Milik Daerah adalah pemerintah tak serius untuk mengontrolnya. Akibatnya, air bersih yang seharusnya tersedia sebagai barang publik yang bisa diakses gratis menjadi komoditas ekonomi yang hanya bisa diperoleh dengan biaya mahal.
Di banyak tempat di Kota Sawahlunto, dari tahun ke tahun masyarakatnya selalu mengeluhkan atas hak air bersih. Pemerintah pun tak mampu menyediakan jaringan pipa air bersih yang memadai. Celakanya, selain membayar iuran, masyarakat kini harus menerima kenyataan pahit; suplai air bersih sering terganggu dengan berbagai alasan.
Sejak dilantik Penjabat Wali Kota Sawahlunto Fauzan Hasan di Khas Ombilin Hotel, Kamis (18/7/2024) lalu, Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sawahlunto Julmardizon selalu membuat terobosan percepatan penanganan krisis air bersih. Salah satunya melakukan koordinasi dengan beberapa pihak swasta yang ada di Kota Sawahlunto.
Tim Koordinator Riyanda-Jeffry, Ricky Ekoni menyampaikan, sesuai surat PDAM ke PT Miyor yang disetujui oleh Riyanda Putra. Pendistribusian air bersih disalurkan menggunakan mobil tangki air berkapasitas 16 kubik dan mobil kecil berkapasitas 3 kubik.
"Selanjutnya ditambah dengan penempatan-penempatan tangki air yang diserahkan Riyanda ke PDAM sebanyak 3 buah berkapasitas 1,6 kubik dan 1,3 kubik 2 buah beserta selang air penyalur," sebutnya kepada media ini, Rabu 4 September 2024.
Setelah itu, untuk alur pendistribusian rutin mobil tangki air kapasitas 3 kubik disalurkan ke beberapa lokasi dan rumah ibadah. Sedangkan untuk mobil tangki kapasitas 16 kubik disalurkan ke Rusunawa Durian II di Blok A dan Blok B.
"Untuk Blok A dan B, disalurkan 3 mobil tangki air kapasitas 16.000 liter per hari. Besok Kamis, kita juga mendiskusikan dengan PDAM untuk menyalurkan air bersih dibeberapa titik. Upaya ini termasuk efektif dalam menangani krisis air bersih di Sawahlunto dan itu bisa dibuktikan dilapangan," ungkap Ricky.
Ricky Ekoni menyebut saat ini Riyanda-Jeffry fokus mendukung PDAM Kota Sawahlunto dalam menangani krisis air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga akibat rusaknya pompa PDAM di Desa Rantih.
Seorang warga penghuni Rusunawa, Yusianto mengaku sangat terbantu atas pendistribusian rutin air bersih yang disalurkan oleh Tim Riyanda-Jeffry di Blok A dan B Rusunawa Durian II. Ia mengaku ada 198 KK yang tinggal di Blok A dan B Rusunawa tersebut.
"Alhamdulillah, pendistribusian rutin air bersih oleh Riyanda-Jeffry ini sangat membantu pemenuhan kebutuhan warga atas air bersih. Semoga apa yang dilakukan saat ini bernilai ibadah hendaknya. Aamiin," ucap Yusianto penuh syukur. (ton)