Produksi BBM Rendah Sulfur, Biaya Tambahan Ditanggung Pemerintah -->

Iklan Cawako Sawahlunto

Produksi BBM Rendah Sulfur, Biaya Tambahan Ditanggung Pemerintah

Jumat, 13 September 2024

Bakal Ada BBM Rendah Sulfur Terbaru.


Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mencabut subsidi BBM. Namun, kuota BBM bersubsidi akan dikurangi guna mendukung penyediaan BBM rendah sulfur di masa mendatang.


Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin menjelaskan, produksi BBM rendah sulfur membutuhkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan BBM dengan kandungan sulfur yang lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan tambahan anggaran jika pemerintah ingin menyediakan BBM rendah sulfur untuk masyarakat.


"Kita tidak ada kenaikan harga BBM, tapi ada peningkatan biaya produksi (BBM rendah sulfur), dan pemerintah yang akan menanggungnya, artinya ada subsidi," lanjutnya, Jumat (13/9/2024).


Rencananya, pemerintah akan memberikan kompensasi kepada Pertamina untuk memproduksi BBM rendah sulfur, sehingga biaya produksi tambahan tidak memengaruhi harga jual di masyarakat.


"Karena untuk memperbaiki kualitasnya menjadi BBM rendah sulfur, tentu membutuhkan biaya tambahan," jelasnya.


Kaimuddin menyebutkan beberapa opsi untuk menutupi biaya produksi BBM rendah sulfur, di antaranya menaikkan harga BBM, sepenuhnya ditanggung negara, atau mengurangi anggaran subsidi BBM yang kemudian dialokasikan untuk produksi BBM rendah sulfur.


Pemerintah memilih opsi terakhir karena subsidi BBM saat ini dinilai tidak tepat sasaran. BBM bersubsidi yang seharusnya digunakan oleh masyarakat kelas bawah justru dinikmati oleh kalangan menengah ke atas.


"Secara sederhana, orang dengan pendapatan kecil mungkin menggunakan transportasi umum atau sepeda motor. Namun, seiring peningkatan kesejahteraan, mereka mulai menggunakan mobil dengan kapasitas mesin lebih besar, sehingga mengonsumsi lebih banyak BBM dan mendapatkan subsidi lebih besar," kata Kaimuddin.


"Penyaluran subsidi BBM yang seharusnya untuk masyarakat rentan justru dinikmati oleh golongan yang lebih mampu, sehingga subsidi ini harus lebih tepat sasaran," tambahnya.


Sebelumnya, pemerintah berencana menghapus peredaran BBM dengan kandungan sulfur tinggi, seperti pertalite, pertamax, dan solar. BBM tersebut akan digantikan oleh BBM baru dengan kandungan sulfur yang lebih rendah.


Meskipun demikian, Kaimuddin memastikan BBM rendah sulfur tersebut akan dijual dengan harga yang sama dengan pertalite dan pertamax saat ini, meskipun ada biaya produksi tambahan untuk menghasilkan produk tersebut.


Tambahan biaya ini akan ditanggung oleh pemerintah dan diberikan kepada PT Pertamina dalam bentuk modal kerja. Dengan demikian, biaya tambahan dari produksi tidak akan memengaruhi harga jual kepada konsumen.


Dalam kesempatan berbeda, SVP Business Development Pertamina, Wisnu Medan Santoso, mengungkapkan bahwa untuk memproduksi BBM rendah sulfur, diperlukan tambahan investasi sebesar USD 2 miliar atau sekitar Rp30 triliun. Investasi ini digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi kilang.


"Melalui investasi Pertamina di RDMP Balikpapan, kami telah menginvestasikan sekitar USD 5 miliar yang akan memungkinkan produksi BBM berkualitas EURO 5. Namun, untuk meningkatkan kilang lain juga membutuhkan investasi sekitar USD 2 miliar," ungkap Wisnu.(BY)