Komentar
 |
| Menteri Keuangan Sri Mulyani. |
Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan alasan di balik peningkatan target dividen BUMN pada tahun 2025. Hal ini terkait dengan perubahan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Menkeu menjelaskan bahwa beberapa perubahan yang telah dibahas dalam Panja Penerimaan Negara terutama berkaitan dengan penerimaan dari kekayaan negara yang dipisahkan (KND) dan proyeksi peningkatan kinerja dari BUMN. Salah satunya adalah dividen yang akan dibayarkan oleh BUMN sebesar Rp4 triliun, yang akan meningkatkan pos PNBP menjadi Rp90 triliun.
"Ini yang akan menjadi tambahan dari pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan dari Rp86 triliun ke Rp90 triliun," jelasnya dalam Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam Rangka Pembahasan RUU APBN TA 2025, Rabu (4/9/2024).
Menkeu juga menambahkan bahwa ada peningkatan pos PNBP lainnya sekitar Rp4,26 triliun yang disumbangkan oleh beberapa kementerian/lembaga (K/L) penting yang selama ini menjadi kontributor utama PNPB.
"Kita lihat dari Kominfo ada kenaikan Rp510 miliar, dari Polri ada kenaikan Rp11,41 triliun ke Rp14 triliun, jadi terjadi kenaikan Rp2,59 triliun. Kementerian Perhubungan juga mengalami kenaikan PNBB dari Rp8,11 triliun ke Rp9 triliun, berarti naik Rp890 miliar, dan Kementerian Hukum dan HAM naik dari Rp8,34 triliun ke Rp8,6 triliun atau ada peningkatan Rp0,26 triliun atau Rp260 miliar," tutur Menkeu.
"Dengan demikian, dari sisi penerimaan negara bukan pajak, terjadi kenaikan sebesar Rp8,26 triliun, yaitu dari kekayaan negara dipisahkan sebesar Rp4 triliun dan PNBB dari Kementerian/Lembaga sebesar Rp4,26 triliun," pungkasnya.
Sebagai informasi, Badan Anggaran (Banggar) DPR menargetkan dividen yang harus disetor oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 2025 mencapai Rp90 triliun. Angka ini naik Rp5 triliun dibandingkan target dividen 2024 yang sebesar Rp85 triliun.
Nilai dividen tahun depan yang disepakati oleh Banggar DPR disampaikan langsung kepada Menteri BUMN Erick Thohir dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi VI DPR RI, hari ini. Menurutnya, target dividen yang ditetapkan oleh legislatif sangatlah tinggi.
“Saya baru saja mendapat informasi bahwa Banggar telah menyetujui dividen tahun 2025, kami ditargetkan Rp90 triliun, jadi ada peningkatan dari Rp85 triliun menjadi Rp90 triliun, saya rasa angka tersebut sangat tinggi,” ujar Erick.(BY)