Izin Tambang Batu Bara ke Ormas |
Jakarta - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berencana untuk menerima konsesi tambang dari pemerintah, yang memicu perdebatan pro dan kontra terkait keputusan tersebut.
PP Muhammadiyah akan mengumumkan keputusan mengenai penerimaan konsesi tambang dalam Konsolidasi Nasional yang akan diadakan di Universitas Aisyiyah, Yogyakarta, pada Minggu, 28 Juli 2024.
Wakil Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna, menyatakan bahwa kondisi pertambangan di Indonesia saat ini penuh masalah dan banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa lahan tambang saat ini dikuasai oleh oligarki yang memiliki kekuatan di bidang ekonomi dan politik.
"Saya melihat ada kebutuhan mendesak untuk redistribusi aset dan akses pemanfaatan terhadap lahan-lahan yang dikuasai oleh oligarki," ujar Mukhaer dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/7/2024).
Direktur Program Pascasarjana ITB Ahmad Dahlan Jakarta ini menjelaskan bahwa manusia sebagai khalifah di bumi harus berperan dalam mengatasi masalah lingkungan yang diakibatkan oleh praktik oligarki dan kartel di industri pertambangan.
Mukhaer menegaskan bahwa meskipun tidak ada yang namanya makan siang gratis, PP Muhammadiyah harus memanfaatkan momen ini untuk memperbaiki keadaan.
"Walaupun ada ungkapan 'tidak ada makan siang gratis' dalam kebijakan Pemerintah terhadap PP 25 Tahun 2024 ini, saya rasa ini adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki situasi. Kita harus membuktikan bahwa kita mampu menghadapi tantangan ini!" tegas Mukhaer.
Ia juga mengutip Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 30, yang menegaskan tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Mukhaer mengajak semua orang untuk aktif dalam memperbaiki lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi.
"Dampak buruk dari kondisi pertambangan saat ini, akibat ulah oligarki dan kartel, telah menciptakan ekosistem lingkungan yang rusak parah, serta menimbulkan berbagai kejahatan dan korupsi," ujarnya.
"Malaikat terhindar dari dosa dan ditakdirkan untuk selalu suci, sedangkan manusia sebagai khalifah harus siap melakukan kesalahan dan bertanggung jawab," tutup Mukhaer.(BY)