Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Presiden Joko Widodo |
Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini untuk membahas implementasi Coretax System di DJP Kemenkeu.
Menurut Sri Mulyani, pembangunan Coretax dirancang untuk meningkatkan kemampuan IT Base dan data Direktorat Jenderal Pajak agar sesuai dengan tantangan yang semakin kompleks.
"Hari ini kami melaporkan kepada Presiden mengenai kemajuan dan rencana peluncuran soft launching dari coretax system yang diharapkan selesai pada Desember tahun ini," kata Sri Mulyani setelah bertemu Presiden di Istana Negara, Jakarta, Rabu (31/7/2024).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa coretax didorong oleh peningkatan jumlah wajib pajak dari 33 juta menjadi 70 juta, serta peningkatan jumlah dokumen yang harus diproses oleh sistem pajak, seperti efaktur yang awalnya 350 juta dokumen kini meningkat menjadi 760 juta dokumen.
Pada dasarnya, lanjut Sri Mulyani, coretax akan meningkatkan otomatisasi dan digitalisasi seluruh layanan administrasi perpajakan di mana wajib pajak dapat melakukan layanan mandiri dan pengisian SPT secara otomatis, serta meningkatkan transparansi akun wajib pajak.
"Wajib pajak dapat melihat tinjauan 360 derajat dari seluruh informasi perpajakan mereka. Layanan menjadi cepat, akurat, real-time, dan pengawasan serta penegakan hukum menjadi lebih akurat dan adil," jelasnya.
Setelah diluncurkan pada Desember mendatang, Menkeu berharap perbaikan administrasi dan sistem ini dapat meningkatkan rasio pajak hingga 1,5 persen dari GDP.
"Namun, perbaikan regulasi dan kebijakan juga dapat berkontribusi besar terhadap peningkatan rasio pajak kita. Seperti diketahui, banyak regulasi yang berpotensi meningkatkan perpajakan kita," kata Sri Mulyani.
Menkeu juga menyatakan bahwa Presiden tidak menetapkan target rasio pajak tertentu, tetapi menegaskan bahwa Indonesia harus meningkatkan rasio pajaknya karena jika dibandingkan dengan negara lain, baik negara maju maupun negara ASEAN, kita perlu meningkatkannya.(BY)