Komentar
 |
| PSN PIK dan BSD |
Jakarta - Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mengungkapkan tentang status proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan pengembangan kawasan terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) yang telah dimasukkan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) 2024.
Menurut Susi, keputusan untuk memasukkan Proyek PIK 2 tersebut merupakan rekomendasi dari Menteri Parekraf Sandiaga Uno. Langkah ini sejalan dengan visi pengembangan pariwisata ramah lingkungan yang dicanangkan oleh Sandiaga.
"Saran untuk memasukkan PIK sebagai bagian dari proyek strategis nasional berasal dari Menteri Parekraf, karena hal itu terkait dengan destinasi wisata alam, menjaga lingkungan, bukan sekadar kawasan PIK," jelas Susi saat ditemui di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, pada Selasa, 2 April 2024.
Berikut adalah 5 fakta terkait status BSD dan PIK sebagai bagian dari PSN, seperti dilaporkan pada Senin, (8/4/2024).
Alasan PIK masuk PSN
Susi menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil karena di area PIK 2 terdapat ekosistem mangrove yang harus dijaga keberlangsungannya. Dia menyatakan bahwa proses pembangunan proyek PSN untuk PIK 2 masih menunggu penyelesaian Peraturan Menteri Perekonomian (Permenko).
"Penambahan PIK bukan hanya untuk kawasan hunian, tetapi juga untuk pengembangan pesisir dengan keberadaan hutan bakau dan tujuan pariwisata alam. Oleh karena itu, setiap proyek PSN harus memiliki rekomendasi khusus dari menteri sesuai dengan sektor dan bidangnya," jelas Susi.
Rekomendasi BSD dari Menkes
Penetapan pengembangan kawasan terpadu BSD direkomendasikan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.
"Begitu juga dengan BSD, bukan hanya kawasan perusahaan BSD, tetapi juga ada rekomendasi dari Menteri Kesehatan untuk sektor kesehatan khususnya di sana terdapat riset biomedis. Namun, di luar itu, terdapat kegiatan pendidikan dan lain-lain. Jadi, bukan hanya kawasan BSD, tetapi sekitar 56 hektar yang akan dikembangkan sesuai dengan rekomendasi teknis dari menteri," ungkap Susi.
Tidak Semua PSN Mendapatkan Anggaran APBN
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa tidak semua proyek PSN langsung mendapat pendanaan dari APBN.
Hal ini dikarenakan perubahan status PSN dari solicited (inisiatif pemerintah) menjadi unsolicited (inisiatif badan usaha).
Hanya Permintaan Status
"Belum tentu mendapat anggaran APBN, seperti proyek Harbour Road II di Jakarta Utara, hanya meminta status saja. Semua proyek ini berasal dari badan usaha, karena sebelumnya inisiatifnya dari badan usaha, yang lainnya tetap tidak memerlukan biaya, jika dalam konteks PUPR," ujar Menteri Basuki di Gedung DPR pada Senin, 1 April 2024.
PIK dan BSD Telah Disetujui dalam Sidang Kabinet
Basuki mengakui bahwa proyek PIK 2 dan pengembangan BSD telah disetujui dalam sidang kabinet. Pengembangan proyek tersebut termasuk dalam kategori unsolicited yang diinisiasi dan didanai oleh pelaku usaha.(BY)