Ilustrasi |
Sawahlunto, fajarsumbar.com - Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto mengakui belum efektif dalam memutus mata rantai praktek rentenir.
Penjabat Wali Kota Sawahlunto, Zefnihan mengatakan, saat ini praktek rentenir di Sawahlunto sudah sangat memprihatinkan.
Ia menyampaikan hal tersebut saat rapat paripurna dalam nota jawaban Wali Kota Sawahlunto atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota keuangan Ranperda Sawahlunto tentang APBD TA 2024, Senin (16/10/2023).
Jawaban Wali Kota Sawahlunto tersebut, menjawab saran dan pertanyaan Faksi Gerakan Restorasi Keadilan Indonesia Raya (NasDem, PKS dan Gerindra yang disampaikan Rio Mardanil pada Selasa (10/10/2023) lalu.
Dikatakan Zefnihan saat paripurna, berkembangnya praktek rentenir di masyarakat pada saat ini memang sudah sangat memprihatinkan, apalagi di tengah situasi ekonomi masyarakat yang belum pulih.
"Namun untuk memutus rantai praktek rentenir di tengah masyarakat membutuhkan sumber daya yang besar serta keseriusan semua elemen," tuturnya.
Berbagai upaya, sambung Zefnihan, yang telah dilakukan melalui program BAZ, program dana bergulir bahkan program yang dikolaborasikan bersama perbankan, namun belum efektif memutus mata rantai praktek rentenir di Kota Sawahlunto.
"Oleh karena itu, pemerintah Kota Sawahlunto membangun gerakan anti praktek rentenir melalui beberapa aksi bersama, diantaranya mengeluarkan himbauan dalam bentuk spanduk, poster, melalui radio agar masyarakat menghindari berhubungan dengan praktek rentenir," terangnya.
Pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Eka Wahyu, didampingi pimpinan DPRD Jaswandi, Elfia Rita Dewi dan anggota DPRD yang hadir serta SKPD yang hadir.
Zefnihan menambahkan, "dan melibatkan tokoh agama, tokoh adat serta para pemangku kebudayaan serta bundo kanduang melalui mimbar dakwah, mimbar resmi dan setiap pertemuan menyerukan agar anak dan kemenakan di ranah minang tidak lagi berhubungan dengan praktek-praktek rentenir," tandasnya. (ton)