Pemerintah Sumatera Barat Mendorong Hilirisasi Karet untuk Selamatkan Perkebunan Karet -->

Iklan Cawako Sawahlunto

Pemerintah Sumatera Barat Mendorong Hilirisasi Karet untuk Selamatkan Perkebunan Karet

Senin, 11 September 2023
Wali Jorong Koto Tinggi, Mulyadi sedang melihat kondisi karet di kebun milik warga. 


Padang - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menganggap hilirisasi karet dapat menjadi salah satu solusi untuk menyelamatkan perkebunan karet di daerah tersebut yang mulai ditinggalkan akibat penurunan harga komoditas tersebut selama satu dekade terakhir.


Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar, Novrial, mengatakan bahwa industri ringan berbasis karet alam oleh Industri Kecil dan Menengah (IKM) lokal, dengan dukungan teknologi, dapat menjadi salah satu solusi untuk menyelamatkan perkebunan karet di Sumbar.


"Saati ini, IKM di Sumbar belum banyak yang bergerak di bidang industri berbahan dasar karet. Padahal, potensinya cukup besar, seperti untuk bahan vulkanisir ban, asesoris/sparepart kendaraan bermotor, dan produk kerajinan," kata Novrial di Padang, Minggu.


Karet alam, salah satu produk unggulan Sumbar, sebagian besar dijual dalam bentuk bahan mentah ke beberapa pabrik pengolahan untuk diekspor. Namun, dengan perkembangan industri berbasis karet alam di Sumbar, para petani akan memiliki alternatif untuk menjual produk mereka dengan harga yang lebih baik.


Selain itu, Novrial juga mengusulkan kerjasama antarprovinsi di Sumatera dalam produksi dan pengolahan karet sebagai solusi potensial. Ia mengatakan bahwa kerjasama dengan provinsi tetangga sudah berjalan baik, dan jika ada kesepahaman, kerjasama untuk pengolahan karet dapat direalisasikan.


Namun, Novrial juga mengingatkan bahwa masyarakat pemilik perkebunan karet perlu memperbaiki kualitas karet mereka. Kualitas karet yang rendah, yang sering kali dicampur dengan bahan lain seperti kayu, batu, atau pupuk, dapat mengurangi harga jual karet dari petani ke pabrik. Oleh karena itu, pemilik perkebunan karet juga perlu memperhatikan kualitas produk mereka.


Pada saat ini, beberapa daerah di Sumbar, seperti Dharmasraya, melaporkan bahwa masyarakat tidak lagi mengekstraksi getah karet karena harga yang tidak menguntungkan. Pemerintah mencatat bahwa upah bulanan yang diterima petani karet di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).


Sumbar memiliki perkebunan karet yang tersebar di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Pasaman, Solok Selatan, Dharmasraya, Sijunjung, Limapuluh Kota, dan Kota Padang. Secara keseluruhan, luas lahan perkebunan karet di Sumbar pada tahun 2022 mencapai 180.213,09 hektare, dengan produksi mencapai 156.486,20 ton pada tahun yang sama.(des)