Komentar
 |
| Suasana Rapat Forum Komunikasi kepersertaan BPJS di Padang Panjang. |
Padang Panjang, fajarsumbar.com -Capaian kepesertaan aktif BPJS Kesehatan di Kota Padang Panjang per September 2023 mencapai 89,22%. atau54.491 jiwa dari total 61.075 jumlah pendududuk.
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bukittinggi, Henny Nursanti mengatakan hal itu dalam rapat forum komunikasi dengan pemangku kepentingan utama Kota Padang Panjang Tahap II-2023, Jumat (15/9) di balaikota.
Capaian ini kata Henny tertinggi di wilayah Kantor BPJS Cabang Bukittinggi yang meng-cover empat daerah lainnya yaitu Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Agam, dan Kota Bukittinggi.
“Dari 100% lebih yang terdaftar BPJS Kesehatan di Kota Padang Panjang, 89,22% terdaftar sebagai peserta aktif,” katanya.
Namun demikian, Henny menyebutkan masih ada peserta yang menunggak sebanyak 2.369. Peserta yang tidak aktif tersebut didominasi oleh para pekerja bukan penerima upah yang tidak membayar iyuran berikutnya.
“Kami mencoba menghubungi peserta yang belum membayar iyuran. Kalau memang tidak sanggup, silahkan diusulkan ke pemerintah kota untuk masuk pada segmen yang dibayarkan pemerintah,” ujarnya.
Henny minta dukungan pemko agar badan usaha di Padang Panjang mematuhi perundang-undangan yang berlaku agar mengikutsertakan pegawai mereka pada program BPJS Kesehatan.
Henny berharap kuota kepesertaan JKSS Padang Panjang dan jaminan kesehatan masyarakat dapat dipenuhi sesuai dengan kuota dalam NK dan RK 2023. Diharapkan pemerintah kota juga menganggarkan kekurangan iyuran PBPU BP Pemda 2023 dalam APBD Perubahan.
“Kami harapkan dukungan semua pihak dalam menjaga tingkat keaktifan peserta JKN Padang Panjang minimal 75% dari jumlah penduduk.
Diharapkan daerah juga menganggarkan iyuran PBPU Pemda 2024 untuk kelanjutan program UHC,” harapnya.
Rapat yang dipimpin Wakil Walikota, Drs. Asrul tersebut dihadiri Sekdako, Sonny Budaya Putra dan pejabat terkait lainnya.
Asrul menyebutkan pihaknya akan terus berkomitmen dalam perlindungan jaminan kesehatan masyarakat sehingga dapat mempertahankan predikat Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS Kesehatan.
"Pemko akan terus komit dalam menyediakan pelayanan dasar di sektor kesehatan bagi masyarakat," katanya. (syam)