Komentar |
| . |
Painan - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat melakukan pendataan di beberapa pasar guna pemetaan jumlah kebutuhan harian beras, sehingga upaya pengendalian harga lebih efektif.
Sekretaris Daerah (Sekda) Mawardi Roska di Painan, Jumat, mengungkapkan upaya pengendalian tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan angka produksi dan rata-rata konsumsi semata, karena tidak sepenuhnya bisa menjamin ketersediaan beras di pasar.
"Produksi beras kita tinggi, tapi beras tetap langka. Jadi, harus data riil. Ini untuk jangka pendek sampai akhir tahun, karena musim panen November-Desember," ujarnya usai menghadiri rapat pengendalian harga beras di Painan.
Rapat dihadiri Asisten II Bidang Ekonomi Yozki Wandri, Kepala Bagian Perekonomian Zaitul Ikhlas. Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Mimi Ruarty Zainul, Kepala Bidang Irigasi dan Rawa Dinas PU Ihsan Wildani.
Sekda melanjutkan dalam pendataan dan pemetaan tersebut pemerintah kabupaten telah menunjuk sejumlah perangkat daerah yang membidangi sektor ekonomi. Salah satunya dengan melakukan survei langsung pada pedagang beras di pasar.
Dengan demikian data ketersediaan dan kebutuhan yang didapatkan benar-benar akurat. Sebab data yang valid akan sangat menentukan ketepatan kebijakan diambil dalam rangka pengendalian gejolak harga beras.
Kemudian memperkuat koordinasi dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) agar beras yang bakal disalurkan pada pedagang sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga intervensi yang dilakukan dapat menekan harga.
"Jangan sampai beras itu jatuh ke tangan penimbun. Kalau tidak salah masing-masing pedagang dapat jatah pembelian 2 ton. Kalau memang kurang, bisa minta lagi. Berasnya kelas medium," katanya.
Terkait intervensi melalui operasi pasar Sekda mengatakan pemerintah kabupaten tetap mempertimbangkannya, namun tetap tergantung pergerakan harga dan kondisi keuangan daerah pada perubahan APBD tahun ini.
Sedangkan untuk jangka menengah dan jangka panjang konsep pembangunan pangan mengacu pada RPJMD 2021-2026, dengan tetap memerhatikan perkembangan kondisi regional, nasional maupun kondisi global.
Pada periode itu kebijakan pembangunan pangan yang disiapkan lebih pada hilirisasi, dengan tetap memerhatikan hulu menuju ketahanan dan kedaulatan pangan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.(wandi)