Komentar
Webinar
Padang, fajarsumbar.com - Ikatan Alumni Magister PPKn Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Padang (UNP) melaksanakan webinar Nasional dengan mengusung tema “Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) analisis politik, hukum dan pendidikan kewarganegaraan” secara online, Sabtu, (24/07/2021).
Pada webinar ini, mengundang 2 narasumber nasional, yakni Prof. Dr. Triyanto dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Jumadi Ph.D dari Universitas Tanjung Pura Pontianak.
Webinar juga menghadirkan alumni dan mahasiswa sebagai penanggap,yakni Dr. Laurensius Arliman S SH.,MH.,MM.,MKN (Magister PPKn 2020, Dosen STIH Padang), M.Khoiri,S.Pd.,M.Pd (alumni 2016/Dosen Universitas Putera Batam) dan Desmiati, S.Pd. M.Pd (Alumni 2016, DKI Jakarta). Kegiatan ini dibuka oleh wakil dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial yakni Afriva Khaidir, SH., M,Hum., MAPA., Ph.D. setelah kata sambutan dari kaprodi magister PPKN yakni Susi Fitria Dewi S.Sos., M.Si., Ph.D. Webinar ini menghasilkan 3 point penting yang menjadi rekomendasi narasumber dan para penanggap:
Pertama, ditinjau dari aspek hukum, prinsip dasar yang harus dipegang teguh oleh pemerintah adalah Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea ke-4 yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Artinya, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus menjadikan keselamatan rakyat sebagai prioritas.
Webinar juga menghadirkan alumni dan mahasiswa sebagai penanggap,yakni Dr. Laurensius Arliman S SH.,MH.,MM.,MKN (Magister PPKn 2020, Dosen STIH Padang), M.Khoiri,S.Pd.,M.Pd (alumni 2016/Dosen Universitas Putera Batam) dan Desmiati, S.Pd. M.Pd (Alumni 2016, DKI Jakarta). Kegiatan ini dibuka oleh wakil dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial yakni Afriva Khaidir, SH., M,Hum., MAPA., Ph.D. setelah kata sambutan dari kaprodi magister PPKN yakni Susi Fitria Dewi S.Sos., M.Si., Ph.D. Webinar ini menghasilkan 3 point penting yang menjadi rekomendasi narasumber dan para penanggap:
Pertama, ditinjau dari aspek hukum, prinsip dasar yang harus dipegang teguh oleh pemerintah adalah Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea ke-4 yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Artinya, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus menjadikan keselamatan rakyat sebagai prioritas.
Berbagai kebijakan sebelumnya, yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar/PSBB dari kementrian kesehatan dan Instruksi Mendagri mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat /PPKM pada hari ini, menimbulkan resiko sosial dan politik serta mengandung kelemahan hukum. Kelemahannnya jelas terlihat ketika setiap daerah mengeluarkan Perda yang memuat sangsi berbeda serta dipertanyakan kemanfaatannya. Sehingga muncul isu ketidakadilan dan politik disposability atau pengenyampingan kelompok masyarakat rentan.
Oleh karenanya diperlukan kepastian hukum selevel UU sebagaimana UU Kekarantinaan Kesehatan Nomor. 6 tahun 2018 Pasal 8, dimana dinyatakan negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rakyat apabila negara berstatus lockdown.
Negara juga harus menanggung seluruh kebutuhan masyarakat termasuk hewan ternak. Pada masa pandemic ini merupakan ujian bagi pemerintah apakah hak warga Negara untuk hidup, mendapatkan pelayanan kesehatan, dapat terjamin
Kedua, masyarakat juga harus menghidupkan kembali azas komunitarian, nilai saling menjaga, tolong menolong mulai level RT. Memastikan ada satgas yang bertugas memantau tetangga apakah terpenuhi kebutuhannya ketika menjalani isolasi mandiri. Inilah yang disebut sebagai Civic Disposition atau Tanggung Jawab sebagai Warga Negara untuk toleran, saling menghormati dan menghargai. Konsep ini berkaitan dengan Civic partisipatory yakni terpanggilnya seluruh elemen masyarakat untuk berpartisispasi memberikan uluran tangan.
Kedua, masyarakat juga harus menghidupkan kembali azas komunitarian, nilai saling menjaga, tolong menolong mulai level RT. Memastikan ada satgas yang bertugas memantau tetangga apakah terpenuhi kebutuhannya ketika menjalani isolasi mandiri. Inilah yang disebut sebagai Civic Disposition atau Tanggung Jawab sebagai Warga Negara untuk toleran, saling menghormati dan menghargai. Konsep ini berkaitan dengan Civic partisipatory yakni terpanggilnya seluruh elemen masyarakat untuk berpartisispasi memberikan uluran tangan.
Apabila pemerintah dan seluruh masyarakat bersinergi maka terciptalah civic responsibility dari setiap individu yang berfungsi untuk memperkuat civic community. Targetnya adalah adalah ketahanan masyarakat dalam menghadapi dampak pandemik ini. (Rel/Rdz)